Lebaran 2016 mudik ke Purbalingga dengan pesawat

Ada kabar gembira bagi warga Jawa Tengah bagian selatan, Lapangan Udara Wirasaba yang berada di Kecamatan Bukateja Purbalingga dipastikan akan menjadi bandar udara (bandara) komersil. Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Selengkapnya »

UNDANGAN RESMI KULABANGGA

Dalam Rangka Perayaan Ulang Tahun Kulabangga yang ke 20, Kami mengundang Bapak / Ibu Warga Purbalingga di Jabodetabekkase khususnya hadir pada acara tersebut untuk mengikuti, dan menyaksikan berbagai kegiatan diantaranya : 1. Selengkapnya »

Rangkaian Kegiatan 20 Tahun Kulabanga

Dalam rangka memperingati hari jadi Kulabangga yang ke 20, tepatnya jatuh pada tanggal 18 November 2015 Kulabangga akan menggelar beberapa kegiatan. Sesuai dengan rencana kerja yang di susun pada awal tahun 2015, Selengkapnya »

Kulabangga lepas peserta mudik gratis 2015 bersama Gubernur Jateng

Seperti tahun tahun sebelumnya, menjelang Idul Fitri Kantor Perwakilan Jawa Tengah selalu mengadakan Mudik Bareng Gratis. Tahun demi tahun acara ini di selenggarakan, antusias warga Purbalingga di Jabodetabek terus meningkat. Akan tetapi Selengkapnya »

Anda ingin membawa mudik sepeda motorsecara gratis..?? Begini syaratnya

Layanan angkutan motor gratis bagi pemudik lebaran tahun ini kembali disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Rencananya, ada sekitar 12 ribu kuota yang disiapkan. Pendaftaran sendiri akan mulai dibuka pada 1 Juni 2015 nanti. Selengkapnya »

 

Lebaran 2016 mudik ke Purbalingga dengan pesawat

2014-12-28-14-37-14

Ada kabar gembira bagi warga Jawa Tengah bagian selatan, Lapangan Udara Wirasaba yang berada di Kecamatan Bukateja Purbalingga dipastikan akan menjadi bandar udara (bandara) komersil. Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ignasius Jonan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.

Kabar baik ini disambut gembira Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga yang dalam beberapa tahun terakhir sempat dibuat dag..dig..dug, lantaran kejelasan pengembangan bandar udara kebanggaan masyarakat braling tersebut terkesan maju mundur.

“Meski baru disampaikan secara lisan, tetapi kami sangat senang mendengarnya. Ini menandakan pemerintah pusat sudah mengakomodir kepentingan daerah,” kata Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo kepada wartawan, Selasa (19/1).

Untuk mewujudkan Wirasaba menjadi bandara komersial, ada beberapa tahapan yang disyaratkan untuk dipenuhi. Tahapan tersebut meliputi izin prinsip, izin pemanfaatan sebagian benda negara oleh kementerian keuangan sebagai pemilik aset. Selain itu, pernyataan bersama yang dilakukan pemerintah daerah, kementerian perhubungan, dirjen perhubungan udara serta departemen terkait lainnya juga harus dipenuhi.

“Info yang saya dengar, sudah mulai dilaksanakan. Jadi kami (pemkab) di lima kabupaten, hanya menunggu arahan pusat. Untuk mekanismenya, akan diturunkan melalui provinsi terlebih dahulu,” katanya.

Saat ini, jelasnya, Pemkab Purbalingga sudah melangkah lebih awal dengan mempersiapkan rancangan kesepakatan dalam memenuhi tahapan pernyataan bersama empat kabupaten tetangga. “Untuk draft MoU sudah kami siapkan. Sementara untuk persiapan sarana dan prasarana masih menunggu arahan resmi dari pusat,” katanya.

Kepastian Lapangan Udara Wirasaba menjadi bandara komersial ditulis dalam laman pemprovjateng.go.id. Saat itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima pesan singkat dari Menteri Jonan, saat memberikan pengarahan kepada petugas jembatan timbang di Kantor Bakorwil II Surakarta, Kamis (14/1) lalu.

“Mengingat ada keterbatasan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) di Bandara Cilacap, maka agar dianggarkan pengaktifan untuk operasi komersial bandara Wirasaba,” kata Ganjar membaca pesan Menteri Jonan.

Selain itu, Jonan juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mencari anggaran di tahun ini. Sedangkan untuk kelengkapan navigasi bandara, Jonan meminta terminal bandara dibuat seperti Bandara Cakrabuana di Cirebon. Sedangkan landasan pacu dibangun sepanjang 1.300 meter. “Terminal cukup seperti Cakrabuana saja, asalkan ada peralatan navigasi lengkap dengan DVOR dan ATC,” tulis Jonan.

Idul Fitri 2016 digunakan

Mantan Dirut PT KAI itu juga mengatakan dalam waktu dekat memerintahkan kepada dirjen perhubungan udara (hubud) kementerian perhubungan segera memanggil bupati terkait, dan melakukan perjanjian dengan TNI AU.

“Mohon dirjen hubud yang memimpin inisiatif memanggil bupati terkait dan membuat perjanjian dengan TNI AU. Kalau bisa Idul Fitri 2016 sudah bisa digunakan,” tulis Jonan.

Mendapat respon tersebut, Ganjar memerintahkan Kepala Bappeda Jawa Tengah, Urip Sihabuddin untuk melakukan koordinasi dengan SKPD dan pemda terkait, agar dapat memenuhi target yang diminta oleh Menteri Jonan.

Ganjar berharap jika nantinya Bandara Wirasaba dapat diaktifkan sebagai bandara komersial, akan banyak alternatif transportasi untuk menuju Jawa Tengah di bagian selatan.

“Ben rakyate entuk fasilitas ingkang sae. Dados mengke wong nek ajeng ke daerah Jawa Tengah ing kidul ben rada cepet (Biar rakyatnya mendapat fasilitas yang bagus. Sehingga, nanti orang kalau mau ke daerah Jawa Tengah bagian Selatan bisa lebih cepat),” katanya.

Kemenhub melarang transportasi berbasis on line.

Screenshot_2015-12-18-08-42-38

Kementerian Perhubungan melarang pengoperasian layanan transportasi dengan pesanan berbasis aplikasi internet seperti Uber, Go-Jek, Go-Box, Grab Taksi, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, yang sudah marak beroperasi sejak 2011.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, mengatakan pelarangan itu karena operasi layanan transportasi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang (UU).

“Itu penegasan saja dari pemerintah karena pengoperasian kendaraan untuk angkutan penumpang umum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dan peraturan perundang-undangan turunannya adalah melanggar hukum. Sehingga pengoperasian tersebut dilarang,” ujar Djoko kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis malam 17 Desember 2015.

Dijelaskan dalam keterangannya, Layanan transportasi online ini sudah ada di kota-kota besar mulai Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota besar lainnya, Jumlah driver pun sudah mencapai 20.000. Ojek ini tidak hanya menyediakan jasa transportasi antar orang ini, namun juga pengiriman paket, dan pemesanan makanan.

“Kemudahan pemesanan dan murahnya tarif pada masa promo sekitar 35 persen dari angkutan umum, ini bisa menimbulkan gesekan dengan moda transportasi lain,” dalam keterangannya.

Ia mengatakan, pelarangan ini dilakukan merespon banyaknya masalah yang timbul sesama ojek, Gojek, Grabbike dengan moda transportasi lain. Hal ini, menyangkut masalah kesenjangan pendapatan, keamanan dan keselamatan masyarakat berlalu lintas.

“Dengan terkoordinirnya Gojek/Grabbike mmenyalahi aturan lalu lintas dalam pemanfaatan sepeda motor dan kendaraan pribadi yang dijadikan alat transportasi angkutan umum sampai saat ini belum dilakukan penindakan secara tegas oleh aparat penegak hukum,” kata dia. (ren)